Sabtu, 05 Mei 2018

Fungsi peranan bank dan bukan bank (TKP 1)





Pengetian dan fungsi peranan bank dan bukan bank
Lembaga keuangan bank ini adalah Lembaga keuangan yang mengumpulkan dana masyarakat atau menerima simpanan masyarakat yang kemudian akan di salurkan ke masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau pinjaman uang, dan juga menerbitan promes {banknote} demi meningkatkan tarf hidup masyarakat luas.
Lembaga keuangan non bank tidak berarti lembaga keuangan ini tidak melakukan kegiatan keuanganseperti hal yang dilakukan oleh bank, hanya saja lembaga bukan  bank inimerupakan lembaga memberi jasa dalam hal keuangan namun bukan merupakn bank. Lembaga keuangan bukan bank dapat menarik dana dari masyarakat namun secara tidak langsung sepeti lembaga pembiayaan yang terdiri dari leasing, factoring, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit, perusahaan peransurasian dan sebagainya.
Fungsi peranan lembaga keuangan bank
Lembaga keuangan bank berfungsi :
1.   Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrument kredit.
2.   Menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalukan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Atau dengan kata lain lembag keuangan menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan yang kekurangan dana.
3.   Memberikan pengetahuan dan informasi, yaitu :
a.    Lembga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit unutk kepentingsn sendiri dan keprntingan pihak lain {nasabah}.
b.  Lembaga keuangan berkewajiban menybarkan informasidan kegiatan yang berguna danmenguntungkan bagi nasabahnya.
4.   Memberikan jaminan.
Lembaga keuangan mampu membeikan jaminan hokum dan moral mengenai   keamanan dana masyarakat yang di percayakan kepada lembaga keuangan tersebut.
5.  Menciptakan dan memberikan likuiditas.
Lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang di simpan akan di kembalikan pada waktu di butuhkan atau pada waktu jatuh tempo.
Dalam suatu perekonomian, peranan sangat penting di lembaga keuangan adalah sebagai berikut :
1.    Berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara pelaku – pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan {Transmission rule}. Misalnya :
a.  Lembaga keuangan (dalam hal ini bank sentral) mencetak uang rupiah sebagai lat pembayaran yang sah, hal ini di lakukan untuk memudahkan transaksi di antara masyarakat dan dalam perekonomian Indonesia.
b.   Lembaga keuanagan (dalam hal ini bank umum) menerbitkan cetak yang di maksudkan untuk memudahkan transaksi yang di lakukan nasabahnya.
2.      Berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana (intermedition rule) :
Misalnya :
a.   Lembaga keuangan dapat berperan sebagai broker, pialang, atau dealer dalam berbagai aktiva yang berperan untuk meningkatkan efisien antara ke dua pihak.
b.     Lembaga keuangan membantu menyalurkan dana dari pemilik dana ke peminjam yang tak terbatas dan tak di kenal oleh pemilik dana dengan biaya transaksi dan biaya informasi tang relative lebih rendah di bandingkan apabila pinjaman harus mencari dan melakukan transaksi langsung.
3.      Lembaga keuangan dapat megurangi kemingkinan risiko yang akn di tanggung pemilik dana atau penabung.

Fungsi bank
            Secara umum, fungsi secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agen of development dan agent of services.
a.          Agent of trust
Dasar utama perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam penghimpunan dana maupn penyaluran dana. Mayarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila di landasi adanya unsur ke percayaan. Mahsyrakat percaya bahwa uangnya tidak akan di salahgunakan oleh bank, uangnya akan di kelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat telah di janjikan simpanan tersebut dapat di tarik kembali dari bank. Pihak masyrakat apabila dilandasi unsur kepercayaan. Pihak bamk percaya bahwa debitur baik. Debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar saat pada jatuh tempo dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.
b.      Agen of development
Kegiatan perekonomian masyarakat d sector moneter dan di sector riil tidak dapat di pisahkan. Kedua sektor selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi sector riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sector moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan perekonomian di sector riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, kegiatan distribusi, seta kegiatan konsumsi barang dan jasa, penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi – distribusi – konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian pembangunan suatu ,masyarakat.
c.       Agent of services
Di sam,ping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaliran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepda masyarakat. Jasa yang di tawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiata perekonomian mayarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengirimam uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Dari ketiga fungi di atas di harapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dan perekonomian, sehingga bank tidak dapat di artikan sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediary instituton).
2. Jenis – jenis lembaga keuangan bank dan bukan bank
Jenis –jenis bank
Dalam prakteknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat jenis perbankan seperti yang di atur dalam undang –undang perbankan. Jika melihat jenis perbankan sebelum keluar undang – undang perbankan nomor 10 tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu undang – undang nomr 4 tahun 1967, maka terdapat perbedaan.  Namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak bebeda satu sama yang lainnya.
Perbedaan jenis perbankan dapat di lihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya.Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkuan wilayah operasinya.Sedangkan keoemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikannya sahamnaya.
Perbedaan lainnya adalah dilihat dari siapa nasabah yang mereka layani apakah masyrakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan) jenis perbankan juga dibagi kedalam bagai mana caranya menentukan harga jual dan harga beli atau dengan kata lain caranya memberi keuntungan.
Adapun jenis perbankan dewasa ini juga di tinjau dari berbagai segi antara lain :
1.      Di lihat dari segi fungsinya
            Menurut udang – undang pokok perbankan nomor 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :
·         Bank umum
·         Bank pembangunan
·         Bank tabungan
·         Bank pasar
·         Bank desa
·         Bank pegawai dan lainnya

            Namun setelah keluar UU pokok perbankan nomor 7 tahun 1992 dan di tegaskan lagi dengan keluarnya undang – undang RI. Nomor 10 tahun 1998 maka jenis perbankan bedasarkan fungsinyasebagai berikut :
·       Bank umum
·       Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank umum    
            Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konversional dan atau berdasarkan prnisip syariahyang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.Sifat yang di berikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinyadapat di lakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri.(cabang), bank umum sering di sebut bank komersil (commercial bank)
            Bentuk bank pembangunan dan bank tabungan yang semula berdiri sendiri dengan keluarnya undang – undang di atas berubah fungsinyamenjadi bank umum. Sedangkan Bnak Desa, Bnak Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank Perkreditan Rakyat
            Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank  yang melaksanakan kegiatan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarka prinsip syariah. Dalam kegiatan BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.Artinya jasa – jasa perbankan yang di tawarkan BPR jauh lebih sempit jika di bandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.
            Di tinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut.Kepemilikan inidapat dilihat dari akte pendirian dan pengusahaan sahamyang di milki bank yang bersangkuatan.





2.      Di lihat dari segi kepemilikannya

a.       Bank Milik Pemerintah
            Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini di mikili oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah Indonesia dewasa ini antara lain :
·         Bank Negara Indonesia(BNI)
·         Bank Rakyat Indonesia(BRI)
·         Bank Mandiri
            Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing – masing propinsi.Modal BPD sepenunya di miliki oleh pemda masing – masing tingkatan. Contoh BPD yang ada dewasa ini adalah :
·         BPD DKI Jakarta
·         BPD Jawa barat
·         BPD DI. Yogyakarta
·         BPD Riau
·         BPD Jawa timur
·         BPD Sulawesi selatan
·         BPD Nusa Tenggara Barat
·         BPD Papua
·         BPD lainya

b.      Bank milik swasta nasional
              Merupakan bank seluruh atau sebagian besarnya di miliki oleh swasta nasional.Kemudian akte pendiriannyapun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk ke untungan swasta pula. Contoh bank swasta nasional antara lain:
Bank Bumi Putra                                      Bank Mega
Bank Centar Asia                                      Bank Muamalat
Bank Danamon                                         Bank Niaga
Bank Internasional Indonesia                   Bank Universal
Bank Lippo
c.       Bank milik koperasi

            Merupakan bank yang kepemilikan saham – sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hokum koperas.Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

d.      Bank milik asing
            Bank jenis ini meruoakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing.Kepemilikannya pun jelas oleh pihak asing (luar negeri).
Contoh bank asing antara lain:
·         ABNAMRO bank
·         American Express Bank
·         Bank of Tokyo
·         City Bank
·         Chase Manhattan Bank
·         Deutsche Bank
·         European Asian Bank
·         Hongkong Bank
·         Standart Chartered Bank

e.       Bank milik campuran
            Kepemilikan saham bank campuran di miliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.Kepemilikan sahamnya secara mayoritas di pegang oleh warganegara Indonesia. Contoh bank campuaran antara lain :
Bank Finconesia                            Mitshubishi Buana Bank
Bank Merincorp                            Pribas BBD Indonesia
Bank PDFCI                                 SumitomoNiaga Bank
BANK Sakura Swadarma             Sanwa Indonesia Bank
Ing Bank                                       Inter Pasific Bnak


3.      Di lihat dari segi status
            Di lihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, bank umum dapat di bagi ke dalam 2 jenis.Pembagian jenis ini di sebut juga pembagian berdasakan kedudukan atau status bank tersebut.
            Kedudukan atau status ini menunjukan ukuran kemampuan bank balam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannaya.Untuk memperoleh status tertentu di perlukan penilaian –penilaian dengan kreteria tertentu pula.

·       Bank devisa
                        Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran letter of credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini di tentukan oleh bank Indonesia.

·         Bank non devisa
            Merupakn bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari bank devisa, dman transaksi di lakukan batas – batas Negara.
2.2 Sejarah Perbankan
Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu De javasche Bank, NV didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828 kemudian menyusul Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij, NV pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain:
1.    De Javasce NV.
2.    De Post Poar Bank.
3.    Hulp en Spaar Bank.
4.    De Algemenevolks Crediet Bank.
5.    Nederland Handles Maatscappi (NHM).
6.    Nationale Handles Bank (NHB).
7.    De Escompto Bank NV.
8.    Nederlansche Indische Handelsbank
Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain:
1.    NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank (saat ini Bank OCBCNISP), didirikan 4 April 1941 dengan kantor pusat di Bandung
2.    Bank Negara Indonesia, yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI '46.
3.    Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari De Algemenevolks Crediet Bank atau Syomin Ginko.
4.    Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MAI) tahun 1945 di Solo.
5.    Bank Indonesia di Palembang tahun 1946.
6.    Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.
7.    Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta.
8.    NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.
9.    Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik.
10.  Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari. Kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.
Di Indonesia, praktek perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syari'ah, dan juga BPR Syari'ah (BPRS)


Model Transaksi Perbankan

1.    Peraturan Bank Indonesia (PBI) Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank mengatur mengenai cakupan kegiatan usaha dan pembukaan jaringan kantor sesuai dengan modal inti Bank yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing perbankan nasional.
2.    Pokok-pokok pengaturan PBI ini meliputi antara lain:
a.    Umum
1.    Bank hanya dapat melakukan kegiatan usaha dan memiliki jaringan kantor sesuai dengan modal inti yang dimiliki.
2.    Ketentuan ini berlaku untuk Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Umum Konvensional dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri (Kantor Cabang Bank Asing – KCBA)
b.    Pengaturan Kegiatan Usaha Bank
1.    Berdasarkan modal inti yang dimiliki Bank dikelompokkan dalam 4 kelompok usaha (Bank Umum Kelompok Usaha – BUKU) sebagai berikut:
a.    BUKU 1, Bank dengan modal inti kurang dari Rp1 Triliun;
b.    BUKU 2, Bank dengan modal inti Rp1 Triliun sampai dengan kurang dari Rp5 Triliun;
c.    BUKU 3, Bank dengan modal inti Rp5 Triliun sampai dengan kurang dari Rp30 Triliun; dan
d.    BUKU 4, Bank dengan modal inti di atas Rp30 Triliun.
2.    Cakupan produk dan aktivitas yang dapat dilakukan BUKU sebagai berikut:
                  i.        Bank Umum Konvensional
a.    BUKU 1 hanya dapat melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar dalam Rupiah, kegiatan pembiayaan perdagangan, kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama, kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking dengan cakupan terbatas, kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit, dan jasa lainnya, dalam Rupiah. BUKU 1 hanya dapat melakukan kegiatan valuta asing terbatas sebagai pedagang valuta asing
b.    BUKU 2 dapat melakukan kegiatan produk atau aktivitas dalam rupiah dan valuta asing dengan cakupan yang lebih luas dari BUKU 1. BUKU 2 dapat melakukan kegiatan treasury terbatas mencakup spot dan derivatif plain vanilla serta melakukan penyertaan sebesar 15% pada lembaga keuangan didalam negeri;
c.    BUKU 3 dapat melakukan seluruh kegiatan usaha dalam Rupiah dan valuta asing dan melakukan penyertaan sebesar 25% pada lembaga keuangan di dalam dan di luar negeri terbatas di kawasan Asia.
d.    BUKU 4 dapat melakukan seluruh kegiatan usaha dalam rupiah dan valuta asing dan melakukan penyertaan sebesar 35% pada lembaga keuangan di dalam dan di luar negeri dengan cakupan wilayah yang lebih luas dari BUKU 3 (international world wide).
                 ii.        Bank Umum Syariah
a.    BUKU 1 hanya dapat melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar dalam Rupiah, serta kegiatan pembiayaan perdagangan, kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama, kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking dengan cakupan terbatas, kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan, dan jasa lainnya, dalam Rupiah berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. BUKU 1 hanya dapat melakukan kegiatan dalam valuta asing terbatas sebagai pedagang valuta asing.
b.    BUKU 2 hanya dapat melakukan kegiatan produk atau aktivitas dalam Rupiah dan valuta asing dengan cakupan yang lebih luas dan berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. BUKU 2 dapat melakukan kegiatan treasury terbatas mencakup transaksi spot dan kegiatan treasury dasar lainnya berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta melakukan penyertaan sebesar 15% pada lembaga keuangan syariah di dalam negeri;


Selasa, 31 Oktober 2017

Pencegahan dengan Enskiripsi dan Deskripsi

Pengertian Enkripsi dan Dekripsi
Enkripsi yaitu suatu proses pengaman suatu data yang disembunyikan atau proses konversi data ( plaintext ) menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca/ dimengerti. Enkripsi telah digunakan untuk mengamankan komunikasi di berbagai negara, namun, hanya organisasi-organisasi tertentu dan individu yang memiliki kepentingan yang sangat mendesak akan kerahasiaan yang menggunakan enkripsi. Di pertengahan tahun 1970an enkripsi kuat dimanfaatkan untuk pengamanan oleh sekretariat agen pemerintah Amerika Serikat pada domain publik, dan saat ini enkripsi telah digunakan pada sistem secara luas, seperti Internet, e-commerce, jaringan telepon bergerak dan ATM pada bank. Enkripsi dapat digunakan untuk tujuan keamanan, tetapi teknik lain masih diperlukan untuk membuat komunikasi yang aman, terutama untuk memastikan integrasi dan autentikasi dari sebuah pesan. Untuk menampilkan enkripsi dan kebalikannya dekripsi, digunakan algoritma yang biasa disebut Cipher dengan menggunakan metode serangkaian langkah yang terdefinisi yang diikuti sebagai prosedur. Alternatif lain ialah Encipherment. Informasi yang asli disebuh sebagai plaintext, dan bentuk yang sudah dienkripsi disebut sebagai chiphertext. Pesan chipertext berisi seluruh informasi dari pesan plaintext, tetapi tidak dalam format yang didapat dibaca manusia ataupun komputer tanpa menggunakan mekasnisme yang tepat untuk melakukan dekripsi.Sedangkan Dekripsi yaitu kebalikan dari proses enkripsi yaitu proses konversi data yang sudah dienkripsi ( ciphertext ) kembali menjadi data aslinya ( Original Plaintext ) sehingga dapat dibaca/ dimengerti kembali.
Pesan yang akan dienkripsi disebut plaintext yang dimisalkan plaintext ( P ), proses enkripsi dimisalkan enkripsi ( E ), proses dekripsi dimisalkan dekripsi ( D ), dan pesan yang sudah dienkripsi disebut ciphertext yang dimisalkan ciphertext ( C ) maka dapat digambarkan pada gambar berikut ini :

Proses Enkripsi dan Dekripsi
Data atau informasi yang akan dienkripsi ( plaintext ) diacak oleh suatu kunci yang telah ditentukan kemudian output dari proses enkripsi ( ciphertext ) dikembalikan kebentuk aslinya oleh sebuah kunci yang sama.

Proses Enkripsi dan Dekripsi dengan kunci K
Fungsi enkripsi E dioperasikan dengan P kemudian menghasilkan C, yang digambarkan seperti notasi berikut:
E ( P ) = C
Pada proses dekripsi data yang sudah diproses pada enkripsi ( ciphertext ) melalui proses dekripsi data akan dikembalikan lagi ke dalam bentuk plaintext/ data aslinya, yang digambarkan seperti notasi berikut :
D ( C ) = P
Data atau informasi yang telah melalui proses enkripsi dan dekripsi, dimana data yang sudah diacak akan menghasilkan data atau informasi aslinya ( plaintext ), yang digambarkan seperti notasi berikut:
D ( E ( P ) ) = P
Algoritma enkripsi digunakan pada saat melakukan proses enkripsi terhadap suatu plaintext dan algoritma dekripsi digunakan pada saat melakukan proses dekripsi terhadap suatu ciphertext. Sedangkan dalam penerapannya algoritma enkripsi dan algoritma dekripsi harus menggunakan kunci untuk membuka dan menutup sandinya, hal ini untuk menjaga keamanan data atau informasi tersebut. Kunci yang dimaksud dapat dilambangkan dengan K. Kunci yang digunakan dapat berupa sebuah angka bernilai kecil atau besar sesuai dengan angka-angka yang telah ditentukan untuk sebagai nilai transformasi matematis yang memetakan plaintext ke ciphertext dan sebaliknya. Ciphertext sangat dipengaruhi oleh keberadaan plaintext dan kuncinya, jadi nilai dari suatu kunci akan mempengaruhi fungsi enkripsi dan dekripsi, sehingga fungsi enkripsi tersebut dapat dinotasikan seperti berikut :
Ek ( P ) = C
Bila kunci yang dipakai untuk proses enkripsi sama dengan kunci yang dipakai untuk proses dekripsi, maka dapat digambarkan dengan notasi sebagai berikut :
( Dk ( Ek ) ) = P
Keterangan:
K:Kunci
Ek:KunciEnkripsi
Dk : Kunci Dekripsi
Konsep dasar inilah yang dipergunakan untuk teknik enkripsi dan dekripsi untuk menjaga Keamanan data dari pihak yang tidak bertanggung jawab atau pihak yang tidak berkepentingan.
Metoda Kriptografi
Metoda-metoda kriptografi sudah banyak digunakan, pada umumnya adalah DES ( Data Encryption Standard ). Metoda yang sering digunakan biasanya berdasarkan pada konsep matematika dimana konsep ini berfungsi dalam membentuk logika dan algoritma disamping itu ada juga bentuk kriptografi yang tidak memakai suatu konsep tertentu sehingga sulit sekali untuk dikenali pengacakan datanya. Algoritma kriptografi dengan menggunakan kunci dapat dikelompokkan menjadi 2 ( dua ) bagian yaitu :
a. Kunci Simetris / Symetric key
b. Kunci Asimetris / Asymetric key
a. Kunci Simetris/ Symetric key
Kunci simetris bisa disebut juga conventional key, single key, one key atau secret key. Algoritma simetris pada proses enkripsi dan dekripsinya menggunakan satu kunci, sehingga pengirim dan penerima terlebih dahulu harus memiliki kunci yang sama yang telah disepakati untuk digunakan sehingga pengirim dan penerima dapat melakukan komunikasi, seperti yang digambarkan pada gambar berikut :

Single Key
Plaintext akan melewati proses enkripsi dan menghasilkan ciphertext, kemudian disandikan kembali dengan menggunakan kunci yang sama sehingga menjadi bentuk aslinya.  Metoda kunci simetris/ symetric key lebih sesuai digunakan dalam satu area gedung karena pengiriman pesannya tidak menggunakan penyimpanan pesan, sehingga keamanan algoritma simetris ini terletak pada keamanan pengiriman kunci dan pada panjangnya kunci yang dipergunakan. Kelemahan algoritma dengan menggunakan kunci simetris ini adalah kunci harus didistribusikan dengan aman, karena kunci ini mempunyai derajat kerahasiaan yang sama dengan data yang dikirim, selain itu juga kunci tidak boleh terungkap sedikitpun.
b. Kunci Asimetris / Asymetric Key
Pada kunci asimetris/ asymetric key, penggunaan kunci untuk proses enkripsi data berbeda dengan kunci untuk proses dekripsinya sehingga metoda enkripsi dengan menggunakan kunci asimetris/ asymetric key berbeda bila dibandingkan dengan penggunaan metoda kunci simetris/ simetric key. Prinsip dasar algoritma ini adalah setiap anggota dalam jaringan kerja mempunyai 2 kunci yaitu public key dan private key. Public key adalah kunci yang digunakan untuk mengenkripsi dan kunci untuk mendekripsi disebut private key. Kunci pribadi ( private key ) hanya dimiliki oleh orang yang melakukan proses enkripsi saja dan kunci publik ( public key ) diketahui oleh banyak orang. Algoritma kunci asimetris lebih sering disebut sebagai kunci public/ public key, biasanya algoritma ini digunakan dalam jaringan komunikasi yang besar dan dinamis. Metoda public key/ asymetric key ini dapat diilustrasikan seperti pada gambar
Algoritma kunci asimetris relatif lebih sulit untuk dipecahkan metodenya, karena kunci yang digunakan untuk mengenkripsinya berbeda dengan kunci untuk mendekripsinya.
Ilustrasi Public Key/ Asymetric Key Algoritma kunci asimetris relatif lebih sulit untuk dipecahkan metodenya, karena kunci yang digunakan untuk mengenkripsinya berbeda dengan kunci untuk mendekripsinya.  Kelemahan algoritma kunci asimetris ini adalah lebih lambat dibandingkan dengan algoritma kunci simetris, contoh kriptografi yang menggunakan public key ini misalnya metoda RSA.
c. Metoda RSA ( Rivest, Shamir, Adleman )
RSA adalah kriptografi kunci public ( public key ) yang dapat dipergunakan untuk melakukan proses enkripsi dan juga otentikasi ( dengan digital signature ).
Proses enkripsi menggunakan metoda RSA ini adalah dengan cara mengkodekan karakter ke bentuk numeric, misalnya A diganti menjadi 1, B diganti menjadi 2, C diganti menjadi 3 dan seterusnya. Kekuatan atau keamanan algoritma ini terletak pada kesulitan untuk menfaktorkan bilangan hasil perkalian dari dua buah bilangan prima yang bernilai besar. Metoda RSA ini dibuat pada tahun 1978 di MIT ( Massachusets Institute of technology ) oleh Ron Rivest, Adi Shamir, dan Leonard Adleman. Metoda RSA ini telah diterima secara luas oleh produk-produk komunikasi data komersial sebagai pendukung keamanan data.





Kesimpulan

Enkripsi yaitu suatu proses pengaman suatu data yang disembunyikan atau proses konversi data ( plaintext ) menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca/ dimengerti. Enkripsi telah digunakan untuk mengamankan komunikasi di berbagai negara, namun, hanya organisasi-organisasi tertentu dan individu yang memiliki kepentingan yang sangat mendesak akan kerahasiaan yang menggunakan enkripsi. Untuk menampilkan enkripsi dan kebalikannya dekripsi, digunakan algoritma yang biasa disebut Cipher dengan menggunakan metode serangkaian langkah yang terdefinisi yang diikuti sebagai prosedur. Alternatif lain ialah Encipherment. Informasi yang asli disebuh sebagai plaintext, dan bentuk yang sudah dienkripsi disebut sebagai chiphertext. Pesan chipertext berisi seluruh informasi dari pesan plaintext, tetapi tidak dalam format yang didapat dibaca manusia ataupun komputer tanpa menggunakan mekasnisme yang tepat untuk melakukan dekripsi.Sedangkan Dekripsi yaitu kebalikan dari proses enkripsi yaitu proses konversi data yang sudah dienkripsi ( ciphertext ) kembali menjadi data aslinya ( Original Plaintext ) sehingga dapat dibaca/ dimengerti kembali.


Kasus Cyber Crime Cading Card



Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak yang sangat positif bagi peradaban umat manusia . Salah satu fenomena abad moderen yang sampai saat ini  masih terus berkembang dengan  pesat adalah internet yang kemudian sangat mengubah cara manusia dalam berkomunikasi dan bersosialisasi baik lewat email mupun jejaring sosial seperti facebook yang saat ini  tengah booming . Bahkan aktifitas ekonomi seperti beriklan dan menjual produk lewat internet terbukti sangatlah efektif dan ekonomis karena vendor atau penjual tidak perlu meghabiskan uang sampai jutaan atau milyaran tupiah untuk membuka toko, menyediakan peralatan kantor atau menyewa para pekerja dalam menjual produknya, tapi cukup dengan membuka situs  yg diawaki oleh seorang operator .Bayangkan pengiritan yang bisa dilakukan oleh para pelaku bisnis dengan melakukan cara ini. Namun ibarat mata uang yang mempunyai  dua sisi, selain hal yang positif otomatis dampak negatif dari kemajuan tersebut juga akan muncul sebagai tandingannya. Perkembangan teknologi berupa internet ini juga ditangkap oleh para pelaku kejahatan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan berdimensi baru yang selanjutnya dikenal sebagai cyber crime, apalagi karena Internet ini merupakan barang baru otomatis banyak negara belum siap dengan perangkat hukum untuk mengaturnya oleh karena itu angka kejahatan ini dari tahun ketahun makin meningkat secara signifikan jumlahnya baik dari segi korban maupun jumlah uang yang raib. Kejahatan yang terjadi dikenal dengan nama cyber crime , definisi umum dari cyber crime adalah ,” Kejahatan yang dilakukan di dunia maya dengan menggunakan sarana dan sistem atau jaringan komputer”.  Selanjutnya dalam dokumen kongres PBB tentang The Prevention of Crime and The Treatment of  Offlenderes di Havana, Cuba pada tahun 1999 dan di Wina, Austria tahun 2000, menyebutkan ada 2 istilah yang dikenal :
1.      Cyber crime in a narrow sense (dalam arti sempit) disebut computer crime: any illegal behaviour directed by means of electronic operation that target the security of computer system and the data processed by them.
2.      Cyber crime in a broader sense (dalam arti luas) disebut computer related crime: any illegal behaviour committed by means on relation to, a computer system offering or system or network, including such crime as illegal possession in, offering or distributing information by means of computer system or network. Ada banyak pendapat tentang macam kejahatan yang termasuk dalam kategori cyber crime namun secara umum jenis jenis kejahatan yang termasuk dalam kategory ini antara lain cyber terrorism, cyber pornography,cyber stalking,cyber espionage,data forgery,hacking,dan carding ( credit  card fraud ). Jadi sudah jelas bahwa carding atau credit card fraud merupakan salah satu dari jenis cyber crime. Beberapa pengertian tentang carding :
1.      Menurut Doctor crash dalam buletin para hacker menyatakan pengertian dari carding adalah,” A way of obtaining the necessary goods without paying them “
2.      Menurut IFFC ( Internet Fraud Complaint Centre salah satu unit dari FBI ) carding adalah  , “ The unauthorized use of credit or debit card  fraudlently obtain money or property where credit or debit card numbers can be stolen from unsecure d web sites or can be obtained in an identity theft scheme.
3.      Carder adalah sebutan yang digunakan untuk menamakan para pelaku kejahatan carding.
1.  KARAKTERISTIK KEJAHATAN CARDING Sebagai salah satu jenis kejahatan berdimensi baru carding mempunya karakteristik tertentu dalam  pelaksanaan aksinya yaitu :
1.      Minimize of physycal contact karena dalam modusnya  antara korban dan pelaku tidak pernah melakukan kontak secara fisik karena peristiwa tersebut terjadi di dunia maya , namun kerugian yang ditimbulkan adalah nyata. Ada suatu fakta yang menarik dalam kejahatan carding ini dimana pelaku tidak perlu mencuri secara fisik kartu kredit dari pemilik  aslinya tapi cukup dengan mengetahui nomornya pelaku sudah bisa melakukan aksinya, dan ini kelak membutuhkan teknik dan aturan  hukum yang khusus untuk dapat men jerat pelakunya.
2.      Non violance ( tanpa kekerasan ) tidak melibatkan kontak fisik antara pelaku dan korban seperti ancaman secara fisik untuk menimbulkan ketakutan sehinga korban memberikan harta bendanya.Pelaku tidak perlu mencuri kartu kredit korban tapi cukup dengan mengetahui nomor dari kartu tersebut maka ia sudah bisa beraksi.
3.      Global karena  kejahatan in terjadi lintas negara yang mengabaikan batas batas geografis dan waktu.
4.      High Tech ,menggunakan peralatan berteknologi serta memanfaatkan sarana / jaringan informatika dalam hal ini adalah internet. Mengapa penting memasukkan karaktreristik menggunakan sarana/jaringan internet dalam kejahatan carding ? Hal ini karena credit card fraud dapat dilakukan secara off line dan on line. Ketika digunakan secara offline maka teknik yang digunakan oleh para pelaku juga tergolong sederhana dan tradisional seperti :
1.      Mencuri dompet untuk mendapatkan kartu kredit seseorang.
2.      Bekerjasama dengan pegawai kartu kredit untuk mengambil kartu kredit nasabah baru dan memberitakan seolah olah kartu sudah diterima.
3.      Penipuan sms berhadiah dan kemudian meminta nomor kartu kredit sebagai verivikasi.
4.      Bekerjasaman dengan kasir untuk menduplikat nomor kartu dan kemudian membuat kartu palsu dengan nomor asli.
5.      Memalsukan karru kredit secara utuh baik nomor dan bentuknya.
6.      Menggunakannya dalam transaksi normal sebagaimana biasa.
2.  MODUS OPERANDI Ada beberapa tahapan yang umumnya dilakukan para carder dalam melakukan aksi kejahatannya :
1.      Mendapatkan nomor kartu kredit yang bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain :phising ( membuat situs palsu seperti dalam kasus situs klik.bca) , hacking,sniffing, keylogging,worm,chatting dengan merayu dan tanpa sadar memberikan nomor kartu kredit secara sukarela,berbagi informasi antara  carder, mengunjungi situs yang memang spesial menyediakan nomor nomor kartu kredit buat carding  dan lain lain yang pada intinya adalah untuk memperolah  nomor kartu kredit.
2.       Mengunjungi situs situs online yang banyak tersedia di internet seperti ebay,amazon untuk kemudian carder mencoba coba nomor yang dimilikinya untuk mengetahyui apakah kartu tersebut masih valid atau limitnya mencukupi.
3.      Melakukan transaksi secara online untuk membeli barang seolah olah carder adalah pemilik asli dari kartu tersebut.
4.      Menentukan alamat tujuan atau  pengiriman, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia dengan tingkat penetrasi pengguna internet dibawah 10 % namun menurut survei AC Nielsen tahun  2001  menduduki peringkat ke enam di dunia dan keempat di Asia untuk sumber para pelaku kejahatan carding. Hingga akhirnya Indonesia di black list oleh banyak situs situs online sebagai negara tujuan pengiriman oleh karena itu para  carder asal Indonesia yang banyak tersebar di Jogja,Bali,Banding dan Jakarta umumnya menggunakan alamat di Singapura atau Malaysia sebagai alamat antara dimana di negara tersebut mereka sudah mempunyai rekanan.
5.       Pengambilan barang oleh carder.  

3.  PENANGANAN CARDING
Menyadari bahwa carding sebagai salah satu jenis cyber crime sudah termasuk kejahatan yang meresahkan apalagi mengingat Indonesia dikenal sebagai surga bagi para carder  maka Polri menyikapinya dengan membentuk suatu satuan khusus di tingkat Mabes Polri yang dinamakan  Direktorat Cyber Crime yang diawaki oleh personil terlatih untuk menangani kasus kasus semacam ini , tidak hanya dalam teknik penyelidikan dan penyidikan tapi  juga mereka menguasai teknik khusus untuk pengamanan dan penyitaan bukti bukti secara elektronik. Mengingat dana yang terbatas karena mahalnya peralatan dan biaya pelatihan personil maka apabila terjadi kejahatan di daerah maka Mabes Polri akan menurunkan tim  ke daerah untuk memberikan asistensi. Sebelum lahirnya UU NO. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika ( ITE )  maka mau tidak mau Polri harus menggunakan pasal pasal di dalam KUHP seperti pasal pencurian ,pemalsuan dan penggelapan untuk menjerat para carder dan ini jelas menimbulkan berbagai kesulitan dalam pembuktiannya karena mengingat karakteristik dari cyber crime sebagaimana telah disebutkan diatas yang terjadi secara non fisik dan lintas negara. Dengan lahirnya UU ITE  khusus tentang carding dapat dijerat dengan menggunakan pasal 31 ayat 1 dan 2 yang membahas tentang hacking. Karena dalam salah satu langkah untuk mendapatkan nomor kartu kredit carder sering melakukan hacking ke situs situs resmi lembaga penyedia kartu kredit untuk menembus sistem pengamannya dan mencuri nomor nomor kartu tersebut. Secara detil dapat saya kutip isi pasal tersebut yang menertangkan tentang perbuatan yang dianggap melawan hukum menurut UU ITE berupa illegal access : Pasal 31 ayat 1 ,” Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronika dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik secara tyertentu milik orang lain “ Pasal 31 ayat 2 ,” Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi elktronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersidat publik dari,ke,dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain , baik yang tidak menyebabkan perubahan,penghilangan dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditransmisikan”. Lahirnya undang undang ini dapat dipandang sebgai langkah awal pemerintah dalam menangani cyber crime, walaupun masih menuai kritik dari beberapa pengamat  karena belum menyatakan secara khusus tentang pornografi,pencemaran nama baik dan tentang kekayaan intelektual namun dapat dianggap sebagai  umbrella provision  atau payung utama pencegahan . Untuk  itu perlu dilakukan penyempurnaan hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan Konvensi Internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. 4.  KASUS PEMBOBOLAN KARTU KREDIT Data di Mabes Polri, dari sekitar 200 kasus cyber crime yang ditangani hampir 90 persen didominasi carding dengan sasaran luar negeri. Aktivitas internet memang lintas negara. Yang paling sering jadi sasaran adalah Amerika Serikat, Australia, Kanada dan lainnya. Pelakunya berasal dari kota-kota besar seperti Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Semarang, Medan serta Riau. Motif utama adalah ekonomi. Kasus pembobolan kartu kredir, Rizky Martin, 27, alias Steve Rass, 28, dan Texanto alias Doni Michael melakukan transaksi pembelian barang atas nama Tim Tamsin Invex Corp, perusahaan yang berlokasi di AS melalui internet. Keduanya menjebol kartu kredit melalui internet banking sebesar Rp350 juta. Dua pelaku ditangkap aparat Cyber Crime Polda Metro Jaya pada 10 Juni 2008 di sebuah warnet di kawasan Lenteng Agung, Jaksel. Awal Mei 2008 lalu, Mabes Polri menangkap hacker bernama Iqra Syafaat, 24, di satu warnet di Batam, Riau, setelah melacak IP addressnya dengan nick name Nogra alias Iqra. Pemuda tamatan SMA tersebut dinilai polisi hanya mengandalkan scripts modifikasi gratisan hacking untuk melakukan aksinya dan cukup dikenal di kalangan hacker. Dia pernah menjebol data sebuah website lalu menjualnya ke perusahaan asing senilai Rp600 ribu dolar atau sekitar Rp6 miliar Dalam pengakuannya, hacker lokal ini sudah pernah menjebol 1.257 situs jaringan yang umumnya milik luar negeri. Bahkan situs Presiden SBY pernah akan diganggu, tapi dia mengurungkan niatnya. Kasus lain yang pernah diungkap polisi pada tahun 2004 ialah saat situs milik KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang juga diganggu hacker. Tampilan lambang 24 partai diganti dengan nama ‘partai jambu’, ‘partai cucak rowo’ dan lainnya. Pelakunya, diketahui kemudian, bernama Dani Firmansyah,24, mahasiswa asal Bandung yang kemudian ditangkap Polda Metro Jaya. Motivasi pelaku, konon, hanya ingin menjajal sistem pengamanan di situs milik KPU yang dibeli pemerintah seharga Rp 200 miliar itu. Dan ternyata berhasil